Organisasi Mahasiswa Islam Sumatera Utara Minta Sekda mundur dari Jabatannya

Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Organisasi Mahasiswa Islam Sumatera Utara Minta Sekda mundur dari Jabatannya, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.

Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Organisasi Mahasiswa Islam Sumatera Utara Minta Sekda mundur dari Jabatannya kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Organisasi Mahasiswa Islam Sumatera Utara Minta Sekda mundur dari Jabatannya mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.

Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi (kanan) dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga. IST

BeritaSimalungun.com, Medan-Keterlambatan pengesahan P-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 dikarenakan draf Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Angaran Sementara (KUA-PPAS) yang baru sampai di DPRD Sumut melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Sesuai tugas dan fungsinya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertindak sebagai pimpinan dinilai tidak cepat dalam menjalankan tugasnya, keterlambatan Sekda Provsu merupakan fakta ketidak mampuan Hasban Ritonga sebagai sekda.

Tentu saja, DPRD Sumatera Utara akan merasa sulit melakukan pengawasan anggaran secara maksimal. Karena tidak memungkinkan seluruh mata anggaran bisa dikoreksi, karena diburu waktu pengesahan. 

Seyogianya anggaran ini sudah disahkan lewat paripurna, kemudian selanjutnya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Menyikapi persoalan itu Ketua PW HIMMAH Sumatera Utara Nurul Yakin Sitorus menyayangkan hal ini terjadi. 

“Seharusnya Sekda Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga cepat dan sigap dalam hal pembangunan di provinsi Sumatera Utara. Faktanya hari ini Sekda bekerja tidak professional Gubsu tidak boleh mempunyai anggota seperti ini. Karena kinerja sekda dinilai tidak berprestasi seperti ini tidak pantas dipertahankan demi sumatera utara yang lebih baik kedepan".

Hal Senada juga disampaikan oleh Ketua Umum DPD IMM Sumatera Utara, Budi Setiawan Siregar. Ia mengatakan, “ Sekda harus mengundurkan diri kalau tidak mampu mengemban amanah, Sumatera Utara butuh proses Pembangunan yang cepat karena Sumut sudah memiliki citra buruk di tingkat nasional”, tegasnya.

Ditempat yang berbeda Ketua PKC PMII Sumatera Utara, Bobby Niedhal Dalimunthe menyampaikan, “Jangan sampai keterlambatan penyerahan draft Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Angaran Sementara (KUA-PPAS) yang dibuat sekda, DPRD yang disalahkan. 

Lembaga Eksekutif dan Legislatif Sumatera Utara harus sinergis membangun Sumatera Utara, kami juga tau akhir-akhir ini isu miring keterlibatan sekda Provsu dugaan suap pansus PAD menjadi sebuah alasan beliau tak layak bertahan menjadi sekda, kita butuh pejabat yang bersih dari isu-isu korupsi yang sudah menjadi pantauan KPK". (Rel)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: