Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Asal Terang Benderang, PLN Tidak Pikir Keuntungan di Papua dan Papua Barat, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Asal Terang Benderang, PLN Tidak Pikir Keuntungan di Papua dan Papua Barat kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Asal Terang Benderang, PLN Tidak Pikir Keuntungan di Papua dan Papua Barat mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk menerangi Provinsi Papua dan Papua Barat sebelum deadline yang jatuh pada tahun 2019 mendatang.
Sofyan mengakui meskipun perusahaan yang dipimpinnya tersebut merugi sekalipun dirinya tetap bersikeras bahwa Papua dan Papua Barat harus terang di tahun 2019.
“Saya sampaikan ke Pak Haryanto (Direktur Bisnis Regional Maluku-Papua PLN), di sana nggak ada tuntutan laba rugi. Yang penting listrik jalan di sana. Mau rugi berapa saya nggak peduli. Rugi tambah rugi tambah rugi di Papua, biarin,” kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, kepada detikFinance di Jakarta, Kamis (3/11/2016).
PLN menurut Sofyan memiliki kewajiban melistriki seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas hingga Pulau Rote karena PLN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas sebagai penerang bangsa.
“BUMN adalah tangan kanan negara, sebagai agen pembangunan itu kewajiban,” katanya.
Membangun Papua dan Papua Barat memang tak semudah membalikan telapak tangan. Selain letak geografis yang berbeda dengan Provinsi lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki dukungan infrastruktur yang sangat minim.
Terhitung hanya lima Kabupaten di pedalaman Papua dan Papua Barat yang berhasil dialiri listrik hingga saat ini yaitu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Raja Ampat, Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Teluk Wondama.
Untuk melistriki daerah-daerah pedalaman Papua, PLN biasanya menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Biaya angkut solar untuk PLTD ke daerah-daerah itu sangat tinggi. PLN memperkirakan bahwa untuk melistriki 5 kabupaten itu butuh bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 8,71 juta liter per tahun. Ongkos angkut BBM-nya per liter Rp 1.500-2.547 per liter.
Jika dihitung-hitung, biaya operasional yang harus dikeluarkan PLN per tahun untuk biaya operasional di pedalaman Papua dan Papua Barat adalah sebesar Rp 55,8 miliar.
Sementara itu, total tagihan yang berhasil didapatkan PLN dari tagihan pelanggan hanyalah sebesar Rp 28,58 miliar yang mana artinya PLN harus merugi hingga total Rp 27,2 miliar per tahunnya untuk menerangi pedalaman Papua dan Papua Barat saja.
Asal Terang Benderang, PLN Tidak Pikir Keuntungan di Papua dan Papua Barat
0 Response to "Asal Terang Benderang, PLN Tidak Pikir Keuntungan di Papua dan Papua Barat"
Post a Comment