Anthony Siahaan Akan Lantik Pejabat Defenitif

Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Anthony Siahaan Akan Lantik Pejabat Defenitif, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.

Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Anthony Siahaan Akan Lantik Pejabat Defenitif kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Anthony Siahaan Akan Lantik Pejabat Defenitif mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.

Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.

Pj Walikota Siantar Anthony Siahaan (tengah) saat diwawancarai wartawan di ruang pintu keluar kantor Harungguan DPRD Siantar.

BeritaSimalungun.com, Pematangsiantar-Setelah mengikuti Rapat Paripurna pengesahan Ranperda Perangkat Daerah, Penjabat Walikota Siantar Anthony Siahaan menegaskan akan melantik pejabat defenitif. Namun, untuk memuluskan pelantikan itu, dirinya membutuhkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Penegasan itu disampaikan Anthony kepada sejumlah wartawan, Rabu (11/1/2016) sore

“Izin tertulis Mendagri itu diperlukan jika saya akan melantik pejabat defenitif, sekarang kan belum,”katanya.

Pada kesempatan itu, Pj Walikota juga mengakui seluruh pejabat selaku Pelaksana Tugas saat ini belum menerima tunjangan jabatan, menunggu rampungnya Ranperda PSPD setelah mendapat eksaminasi dari pemerintah atasan. 

“Dalam kesempatan pertama, draf Ranperda-nya akan segera kita sampaikan ke Gubernur Sumatera Utara untuk dieksaminasi sehingga bisa kita terapkan,”katanya sembari berjalan memasuki mobil dinasnya. (SN)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: