Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Pemerintah Minta PT Freeport Jangan Seperti Anak Kecil, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Pemerintah Minta PT Freeport Jangan Seperti Anak Kecil kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Pemerintah Minta PT Freeport Jangan Seperti Anak Kecil mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Pemerintah Indonesia lewat Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar meminta kepada PT Freeport Indonesia untuk mengikuti seluruh aturan pemerintah jika ingin terus mengeruk emas dari perut Bumi Cenderawasih.
PT Freeport Indonesia memberikan beberapa syarat kepada pemerintah pusat untuk dikabulkan terkait pergantian izin dari kontra karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) namun sekali lagi Archandra Tahar menegaskan bahwa aturan pemerintah tentang Minerba telah ditandatangani oleh kepala negara yaitu Presiden Joko Widodo dan para menteri sehingga hal tersebut seharusnya sudah jelas dan PT Freeport tidak boleh seperti anak kecil yang merengek-rengek ke pemerintah terkait pergantian izin.
“Begini, mereka memang mengusulkan beberapa hal. Sudah saya bilang, PP (Peraturan Pemerintah) Minerba sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo, Permen (Peraturan Menteri) sudah ditandatangani menteri, itu semua clear. Mau begini atau begitu, pokoknya ikuti saja aturan PP dan Permen itu,” ujar Arcandra dalam diskusi perihal PP No.1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di Kuningan, Jakarta, 21 Januari 2017.
Untuk diketahui, PP No.1/ 2017 atau biasa disingkat menjadi PP Minerba merupakan jawaban pemerintah atas problem hilirisasi dan divestasi usaha pertambangan di Indonesia. Terkait hilirisasi, misalnya, PP ini menegaskan kembali aturan bahwa perusahaan pertambangan pemegang KK di Indonesia harus memurnikan mineral di Indonesia dengan membangun smelter alias tidak boleh melakukan ekspor konsentrat. Apabila tetap ingin mendapat izin ekspor konsentrat, maka harus mengubah KK yang dipegang menjadi IUPK.
Peraturan baru itu salah satunya menyasar ke Freeport yang hingga saat ini belum menyelesaikan smelternya meski sudah diberi tengat waktu hingga 2014 lalu. Merespons beleid baru tersebut, Freeport menyatakan bersedia mengubah KK mereka menjadi IUPK dengan syarat stabilitas dan kepastian hukum dari pemerintah. Kepastian itu bisa berbentuk jangan ada lagi aturan-aturan fiskal dan perpajakan baru di kemudian hari yang membuat Freeport terbebani.
Sementara itu Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menegaskan bahwa PT Freeport tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi lagi dengan pemerintah Indonesia.
“Freeport memberikan surat kepada pemerintah. Isinya tidak bisa saya sampaikan. Tapi, sudah ada aturannya. Apa yang jelas, tidak ada negosiasi. Closed yah,” terang Bambang dilansir Majalah Tempo, Sabtu (21/1) kemarin.
Pemerintah Minta PT Freeport Jangan Seperti Anak Kecil
0 Response to "Pemerintah Minta PT Freeport Jangan Seperti Anak Kecil"
Post a Comment