Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Bos Besar Freeport Bantah PHK Karyawan Untuk Gertak Pemerintah, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Bos Besar Freeport Bantah PHK Karyawan Untuk Gertak Pemerintah kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Bos Besar Freeport Bantah PHK Karyawan Untuk Gertak Pemerintah mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – PT Freeport Indonesia masih terus memperjuangkan agar Kontrak Karya yang sudah didapat selama puluhan tahun di Indonesia tidak berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), seperti yang ditawarkan pemerintah.
Freeport telah menghentikan sebagian produksi konsentrat per tanggal 10 Februari 2017 karena sudah tidak dapat lagi mengekspor produksinya ke luar negeri. Kebijakan terdekat yang telah diambil perusahaan asal Amerika ini yaitu merumahkan ribuan karyawan.
Banyak anggapan apa yang dilakukan Freeport adalah bagian dari “gertak sambal” Freeport kepada pemerintah, mengingat 91 persen produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika dan 37 persen PDRB Provinsi Papua berasal dari Freeport.
“Ini (PHK karyawan) bukan untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Indonesia. PHK terpaksa dilakukan karena kami harus mengurangi biaya-biaya yang harusnya dapat kami terima sebagai pendapatan,” kata President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, Senin (20/02/2017) kemarin di Jakarta.
Menurutnya IUPK yang ditawarkan Pemerintah Indonesia sulit untuk diterima karena tidak memberikan jaminan operasional jangka panjang bagi Freeport. Dalam perjalanan ke depan, Richard mengatakan IUPK sulit menjadi garansi bagi Freeport untuk melepas investasi besar ke Indonesia.
Alasan lain Freeport sulit menerima IUPK lantaran pemegang IUPK diwajibkan melakukan divestasi saham hingga 51 persen ke Pemerintah Indonesia. Dengan kondisi itu, Richard mengatakan kendali perusahaan sudah tidak lagi berada di pihaknya namun di pihak lain.
“Untuk itu kita masih terus berunding dan menunggu beberapa waktu. Kita tidak bisa begitu saja melepas Kontrak Karya,” sambung Richard.
Ia juga mengklaim dalam kurun 25 tahun terakhir, Freeport telah menyumbang pemasukan negara sebesar US$ 16,5 miliar atau setara Rp. 220,5 triliun sehingga kebijakan soal Kontrak Karya dapat ditinjau kembali.
Sementara itu sejak satu pekan berhenti beroperasinya tambang Freeport di Timika, ribuan karyawan sempat melakukan protes keras di kantor Bupati Mimika dengan meminta agar izin ekspor Freeport tetap diterbitkan pemerintah.
Para karyawan ini berasalan sudah banyak Orang Asli Papua yang hidupnya sangat bergantung kepada Freeport, sehingga jika Pemerintah Pusat tetap menahan izin ekspor, nasib keluarga mereka menjadi terkatung-katung.
Bos Besar Freeport Bantah PHK Karyawan Untuk Gertak Pemerintah
0 Response to "Bos Besar Freeport Bantah PHK Karyawan Untuk Gertak Pemerintah"
Post a Comment