Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Freeport Ingin Mengadu ke Arbitrase, Ini Kata Menteri ESDM, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Freeport Ingin Mengadu ke Arbitrase, Ini Kata Menteri ESDM kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Freeport Ingin Mengadu ke Arbitrase, Ini Kata Menteri ESDM mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk melawan siapa saja termasuk PT Freeport jika perusahaan asing tersebut ingin membawa masalah perubahan kontrak karya menjadi IUPK ke pengadilan Arbitrase.
Lewat Menteri ESDM Ignasius Jonan pemerintah Indonesia tetap teguh pada pendiriannya dan meminta PT Freeport untuk menghormati peraturan presiden meskipun mengajukan banding ke pengadilan Arbitrase merupakan hak PT Freeport.
“Namun pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapapun secara hukum, karena apapun hasilnya, dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan,” terang mantan Menteri Perhubungan tersebut, Sabtu (18/2).
Jonan juga menyindir cara perusahaan asing tersebut yang mencoba menekan pemerintah dengan teknik melakukan pemecatan terhadap 300 lebih karyawan sehingga memancing situasi yang kurang kondusif di wilayah tersebut.
“Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata,” ujarnya.
PT Freeport Indonesia yang beroperasi sejak 49 tahun silam memang menjadi duri dalam daging masyarakat Papua bahkan pemerintah Indonesia. Hasil yang didapat perusahaan asing milik Amerika Serikat tersebut tidak sebanding dengan apa yang diberikan oleh masyarakat Papua mulai dari pendidikan, infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia yang memadai.
Freeport Ingin Mengadu ke Arbitrase, Ini Kata Menteri ESDM
0 Response to "Freeport Ingin Mengadu ke Arbitrase, Ini Kata Menteri ESDM"
Post a Comment