Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Menteri ESDM : Masyarakat Papua Akan Pegang Saham Freeport, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Menteri ESDM : Masyarakat Papua Akan Pegang Saham Freeport kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Menteri ESDM : Masyarakat Papua Akan Pegang Saham Freeport mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah bertemu dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng guna membahas permasalahan kasus PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Senin (28/02/2017) kemarin.
Seusai pertemuan, Bupati Eltinus menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi pokok pembicaraan antara Kementerian ESDM dan Pemkab Mimika. Namun intinya Eltinus menjelaskan Pemerintah Pusat meminta dukungan Pemerintah Daerah baik Pemprov Papua dan Pemkab Mimika agar mendorong Freeport menerima Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mengganti Kontrak Karya (KK).
“Lalu kami bertanya, kalau Freeport terima IUPK, masyarakat Papua dapat apa? Menteri mengatakan dalam saham 51 persen ada sekian persen milik masyarakat adat Papua,” ujar Bupati Eltinus Omaleng kepada wartawan.
Ia mengatakan pertemuan dengan Menteri ESDM juga dilakukan agar Pemkab Mimika mengetahui secara jelas berapa alokasi saham yang akan didapatkan masyarakat adat Papua jika Freeport mengubah KK menjadi IUPK.
Pasalnya, hal ini dianggap penting agar jangan sampai masyarakat Papua kembali dirugikan setelah sudah mengalaminya selama 50 tahun lebih. “Kami ingin nasib masa depan anak-anak Papua khususnya pemilik hak ulayat menjadi jelas,” paparnya.
PT Freeport Indonesia diminta agar mengubah KK menjadi IUPK yang diikuti divestasi saham 51 persen ke Pemerintah Indonesia. Permintaan ini masih ditolak Freeport karena menganggap masa KK baru akan selesai tahun 2021.
Freeport lewat bos besarnya Richard C. Adkerson meminta agar Pemerintah Indonesia menunggu dulu hingga 2021 sesuai KK jika ingin pihaknya menerima IUPK. Masalah ini sendiri diperkirakan akan dibawa ke pengadilan internasional atau arbitrase.
Menteri ESDM : Masyarakat Papua Akan Pegang Saham Freeport
0 Response to "Menteri ESDM : Masyarakat Papua Akan Pegang Saham Freeport"
Post a Comment