Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Enembe Sebut Polemik Freeport Tidak Memberikan Dampak Negatif di Papua, Benarkah?, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Enembe Sebut Polemik Freeport Tidak Memberikan Dampak Negatif di Papua, Benarkah? kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Enembe Sebut Polemik Freeport Tidak Memberikan Dampak Negatif di Papua, Benarkah? mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Kisruh yang terjadi antara pemerintah pusat dan PT Freeport dinilai sama sekali tidak memiliki dampak negatif yang besar pada roda ekonomi di Provinsi Papua.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Papua Lukas Enembe yang hari ini, Kamis (16/3) bertemu langsung dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan juga Menteri Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kalau Timika ya, terganggu karena hampir 98% itu tergantung pada Freeport, kalau yang di Papua tidak terganggu,” kata Lukas kepada para wartawan.
Selain itu, Enembe juga mencoba melihat lebih dalam alasan dibalik pemecatan sepihak yang dilakukan oleh Freeport kepada karyawannya.
Enembe menilai Freeport harus tetap mengikuti semua regulasi yang diberikan pemerintah jika masih ingin terus beroperasi di wilayah provinsi Papua.
“Itu kelompok 1 atau 2%. Pemerintah Indonesia sudah beri kepada Freeport tapi dengan syarat itu membangun smelter di dalam negeri, ini kan izinnya seperti itu. Tapi kenapa memberhentikan karyawan, tapi masih dirumahkan jumlahnya kecil aja,” katanya.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) yang mengharuskan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) membuat PT Freeport bentrok bersama pemerintah pusat.
Bahkan diberitakan sebelumnya, Mike Pence, Wakil Presiden Amerika Serikat dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada bulan April 2017 mendatang diaman Freeport menjadi salah satu agenda untuk dibahas.
Enembe Sebut Polemik Freeport Tidak Memberikan Dampak Negatif di Papua, Benarkah?
0 Response to "Enembe Sebut Polemik Freeport Tidak Memberikan Dampak Negatif di Papua, Benarkah?"
Post a Comment