Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Minta Jokowi dan Kapolri Tarik Kapolda Papua, Lukas Enembe Gubernur yang Buruk, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Minta Jokowi dan Kapolri Tarik Kapolda Papua, Lukas Enembe Gubernur yang Buruk kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Minta Jokowi dan Kapolri Tarik Kapolda Papua, Lukas Enembe Gubernur yang Buruk mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Permintaan Lukas Enembe kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian untuk menarik Irjen Pol Paulus Waterpauw dari jabatan Kapolda Papua dinilai sebagai sesuatu yang tidak memiliki etika baik yang mencerminkan wajah seorang pemimpin.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kama menyayangkan pertanyaan seorang Lukas Enembe yang dengan tidak memiliki alasan mendasar langsung menodong dan meminta pencopotan Irjen Pol Paulus Waterpauw dari jabatan Kapolda Papua.
“Sangat disayangkan pernyataan gubernur tentang penarikan kapolda, yang meminta kepada Presiden dan Kapolri. Jabatan kapolda itu adalah hak prerogratif seorang kapolri. Sebagai contoh, jika mencermati PSU di Kabupaten Jayapura, Panwas dan KPU setempat telah mengambil langkah sebagai mana tugas dan tanggungjawabnya,” katanya
“Pernyataan Pak Gubernur itu sangat subjektif, tidak mendasar dan tidak layak disampaikan ke media,” katanya.
Lukas Enembe yang notabene seorang gubernur dan pemimpin di Papua memberikan nana subjektif kepada media nasional dengan menyebutkan kepolisian daerah (Polda) Papua berlaku tidak netral ketika mengawal jalannya pesta demokrasi atau tepatnya pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.
Minta Jokowi dan Kapolri Tarik Kapolda Papua, Lukas Enembe Gubernur yang Buruk
0 Response to "Minta Jokowi dan Kapolri Tarik Kapolda Papua, Lukas Enembe Gubernur yang Buruk"
Post a Comment