Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Pemerintah Beri Hati, Freeport Minta Jantung, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Pemerintah Beri Hati, Freeport Minta Jantung kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Pemerintah Beri Hati, Freeport Minta Jantung mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Polemik yang terjadi antara pemerintah pusat dan PT Freeport Indonesia terkait perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) belum juga menemukan titik terang.
Pemerintah bahkan lewat Kementerian ESDM menilai Freeport terlalu angkuh dan keenakan karena telah diberi kesempatan hingga lima dekade meraup untung di Papua.
“Mereka mungkin merasa keenakan, terus terang saja saya katakan mereka merasa keenakan, dengan mendapatkan keuntungan yang mereka nikmati, fasilitas yang mereka nikmati,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono dalam forum diskusi bertajuk “Bagaimana Nasib KK Freeport,” di Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta, Senin (20/3).
Bambang lantas menyorot sikap angkuh Freeport yang enggan melakukan perubahan dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan membandingkan dua raksasa tambang yang telah bekerjasama dengan pemerintah sejauh ini yaitu PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Vale Indonesia Tbk yang merupakan raksasa tambang asal Brasil.
“Kalau mau tetap KK (Kontrak Karya), harus ekspor mineral yang sudah dimurnikan, seperti Vale. Amman itu kehilangan (Wilayah Pertambangan) 41.000 hektar tapi malah menambah investasi US$ 9 miliar, membangun smelter di Sumbawa. Mereka oke-oke saja,” kata Bambang dengan nada geram.
“Kalau Freeport masih berpikir dengan cara lama, enggak akan selesai. Apa yang dikatakan mereka bilang kontribusi ke pemerintah sekian miliar dolar, yang dibawa pulang berapa? Harus fair dong. Mereka mungkin keenakan dengan fasilitas yang mereka nikmati sekarang,” ucapnya.
Dengan nada tegas Bambang pun menegaskan bahwa Freeport tidak akan pernah bisa melakukan ekspor konsentrat jika perusahaan asing multinasional milik Amerika Serikat tersebut enggan merubah kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Pemerintah Beri Hati, Freeport Minta Jantung
0 Response to "Pemerintah Beri Hati, Freeport Minta Jantung"
Post a Comment