Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang FITRA: Kenaikan Dana Parpol 10 Kali Tambah Beban Negara, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai FITRA: Kenaikan Dana Parpol 10 Kali Tambah Beban Negara kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan FITRA: Kenaikan Dana Parpol 10 Kali Tambah Beban Negara mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
"Alokasi dana parpol ini justru menambah beban defisit, kenaikan ini tidak tepat dilihat dari kondisi keuangan negara saat ini," kata Apung kepada detikcom, MInggu (27/8/2017). Agen Casino Terbaik
Karena itu Apung mengatakan Menkeu seharusnya tidak serta merta menyetujui dan harus mempertimbangkaan kondisi keuangan negara terlebih dahulu. Sebab, Apung menyebut Indonesia mengalami defisit Rp 326 T di RAPBN tahun 2018. Agen Poker Indonesia Terbesar
"Menkeu harus lihat, kita defisit di atas Rp 326 T di RAPBN tahun 2018, daripada buat dana parpol lebih baik buat mengurangi defisit," kata Apung.
Selain itu, kenaikan dana parpol ini juga tidak menjamin korupsi politik akan menurun. Apung berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa lebih ketat mengawal kenaikan dana tersebut dan tata kelola partai.
"Harusnya KPK sadar bahwa menaikkan dana parpol tidak menjamin korupsi politik menurun. Ini tantangan KPK ke depan mengawal kenaikan dan tata kelola ini," tutur dia.
Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.
"Dalam surat Menteri Keuangan Kepada Mendagri telah ditetapkan usulan bantuan kepada Parpol yang dapat dipertimbangkan adalah Rp 1.000 per suara sah," kata Sri.
#Sumber
0 Response to "FITRA: Kenaikan Dana Parpol 10 Kali Tambah Beban Negara"
Post a Comment