KPK Ungkap Modus-modus Penyimpangan Dana Desa

Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang KPK Ungkap Modus-modus Penyimpangan Dana Desa, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.

Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai KPK Ungkap Modus-modus Penyimpangan Dana Desa kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan KPK Ungkap Modus-modus Penyimpangan Dana Desa mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.

Baca juga:


Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.

Kapolri: Baru Pertama Kali Orang Papua Jadi Ajudan Presiden


Mata Lelaki - Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp60 triliun pada tahun anggaran 2017 ke Kementerian Desa. Diperkirakan alokasi anggaran dana desa akan naik dua kali lipat pada tahun anggaran 2018. Namun, dana yang semakin besar, akan semakin besar juga potensi penyimpangannya. Agen Bola Terpercaya

Untuk mencegah itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengingatkan ratusan kepala desa dan lurah pemenang lomba desa dan kelurahan yang digelar Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Kementerian Dalam Negeri tahun ini, agar tidak lakukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa. Agen Casino Terbaik

Laode mengatakan, terdapat modus penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Di antaranya, pengadaan barang dan jasa tak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, dan tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewangan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa. Agen Poker Indonesia Terbesar

"Pasti bapak-bapak tidak, tapi saya pikir itu yang harus kita ingat-ingat. Jangan kita melakukan yang enam poin tadi. Jika tak lakukan itu Insya Allah kita bisa tidur nyenyak, enggak kepikiran polisi," kata Laode.




Laode mengatakan, langkah pemerintah mengucurkan dana yang besar kepada desa merupakan hal yang tepat. Menurutnya, dana desa yang besar diharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di pedesaan.

"Tapi saya berharap karena bapak dan ibu yang ke sini adalah yang berprestasi. Dikasih uang seberapa pun bisa dimanfaatkan untuk kebajikan dan kemaslahatan warga desa," ujar Laode.

Laode mengatakan, kepala desa dan lurah memiliki peran penting. Bahkan, menurutnya, peran kepala desa dan lurah lebih penting daripada presiden. Ini lantaran kepala desa dan lurah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat.

"Kalau saya mau urus KTP, saya tidak butuh presiden, tapi saya butuh kepala desa. Kalau adik saya mau menikah, saya tidak butuh presiden, tapi saya butuh tanda tangan kepala desa. Kalau mau urus apa saja, yang kita butuh kepala desa atau lurah. Menteri atau KPK tidak ada gunanya. Karena yang paling penting itu kan pelayanan di tingkat desa," kata Laode.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KPK Ungkap Modus-modus Penyimpangan Dana Desa"

Post a Comment