Pengamat: Presiden Layak Berhentikan Jaksa Agung

Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Pengamat: Presiden Layak Berhentikan Jaksa Agung, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.

Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Pengamat: Presiden Layak Berhentikan Jaksa Agung kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Pengamat: Presiden Layak Berhentikan Jaksa Agung mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.

Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.

Mata Lelaki - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menilai Presiden Joko Widodo layak memberikan sanksi keras kepada Jaksa Agung M Prasetyo atas pernyataannya soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agen Bola Terpercaya

Haris berpendapat bahwa apa yang telah dilontarkan Prasetyo soal menghilangkan kewenangan penyidikan KPK dianggap sebagai pernyataan yang tak tepat. Agen Casino Terbaik

Karena itu, kata Syamsudin, presiden harus memastikan pernyataan tersebut. "Kalau kemudian tak ada respons dari JA (Jaksa Agung), saya kira layak beliau dilengserkan sebagai Jaksa Agung," kata Haris di Sekretariat Partai Nasdem, Rabu, 13 September 2017. Agen Poker Indonesia Terbesar

Sebabnya, kata Haris, jika Jokowi tidak segera menyatakan sikap terkait pernyataan Prasetyo tersebut, maka ini akan menjadi bumerang bagi pemerintahan.

"Akan muncul tuduhan publik bahwa presiden Jokowi tak sungguh-sungguh punya komitmen berantas korupsi dengan usulan JA yang ingin meniadakan fungsi penyidikan KPK itu," lanjut Haris.

Selain itu, kata Haris, posisi Prasetyo yang berasal dari Nasdem yang merupakan partai pendukung pemerintah akan merugikan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

"Oleh karena itu penting sekali presiden minta konfirmasi. Kalau gak ada respons ya, kalau (menurut) saya ya, dicopot saja. Dan sebaiknya ke depan JA tidak berasal dari parpol," ujar Haris.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin, 12 September 2017 banyak yang disinggung Prasetyo. Politisi Nasdem itu menyinggung operasi tangkap tangan yang dinilainya membuat gaduh. Kemudian, kewenangan penuntutan KPK sebaiknya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Bahkan, Prasetyo membandingkan kewenangan penuntutan perkara-perkara korupsi di Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Menurut dia, lembaga antikorupsi di Singapura yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, memiliki kewenangan yang terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan semata.

Beda dengan KPK yang memiliki kewenangan dari mulai penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Karena itu, kata Prasetyo, tugas pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura berjalan cukup efektif.

#Sumber

Tweet

Subscribe to receive free email updates: