Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Sri Mulyani: Kementerian dan Lembaga Jalankan Rencana Belanja Sesuai Anggaran, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Sri Mulyani: Kementerian dan Lembaga Jalankan Rencana Belanja Sesuai Anggaran kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Sri Mulyani: Kementerian dan Lembaga Jalankan Rencana Belanja Sesuai Anggaran mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
 |
| Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati |
JAKARTA, LAMPUNGUPDATE.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, meminta kementerian dan lembaga dapat fokus dalam menjalankan rencana belanja sesuai dengan postur anggaran 2018.
"Kami berharap kementerian dan lembaga fokus menjalankan rencana belanjanya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," kata Sri Mulyani usai rapat kerja Badan Anggaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa malam.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan supaya kementerian dan lembaga mampu mengupayakan penciptaaan kesempatan kerja melalui pemanfaatan investasi.
Selain itu, Sri Mulyani juga meminta pemerintah daerah juga dapat mengimplementasikan alokasi belanja ke daerah oleh pemerintah pusat dengan baik.
"Kami mengharapkan pemda bisa menggunakan anggaran untuk akselerasi berbagai kegiatan untuk membangun infrastruktur dasar, sekolah, maupun memberikan layanan dasar sehingga pengentasan kemiskinan makin bisa dipercepat," ucap dia.
Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun 2018 dibawa ke rapat paripurna untuk disepakati menjadi undang-undang.
Postur RAPBN 2018 disusun berdasarkan asumsi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN tiga bulan 5,2 persen, dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS.
Asumsi makro lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) minyak 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
"Kalau dilihat dari asumsi makro yang mendasari penghitungannya, itu menggambarkan di satu sisi gerakan ekonomi makin kuat, namun di sisi lain stabilitas harga dan nilai tukar masih tetap terjaga," ucap Sri Mulyani.
Postur RAPBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara Rp1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun. Target pendapatan negara tersebut akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp275,4 triliun.
Belanja negara akan meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan Dana Desa Rp766,2 triliun.
Dalam belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian lembaga disepakati Rp847,44 triliun dan belanja nonkementerian lembaga Rp607,06 triliun.
Dengan postur RAPBN 2018 tersebut, maka defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp326 triliun atau sekitar 2,19 persen terhadap PDB.
Untuk menutup pembiayaan tersebut, pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (neto) Rp414,52 triliun dan pinjaman (neto) Rp15,5 triliun. (*)
0 Response to "Sri Mulyani: Kementerian dan Lembaga Jalankan Rencana Belanja Sesuai Anggaran"
Post a Comment