Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Lampung Bangun Pondasi Pembangunan yang Terintegrasi dan Tersistem, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Lampung Bangun Pondasi Pembangunan yang Terintegrasi dan Tersistem kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Lampung Bangun Pondasi Pembangunan yang Terintegrasi dan Tersistem mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Semakin menguatnya soliditas dan kekompakan dinas/instansi dilingkup pemerintahan Provinsi Lampung, Gubernur Muhammad Ridho Ficardo, tengah membangun pondasi dasar pembangunan yang kokoh, terintegrasi, tersistem, dan menyeluruh.
"Pembangunan yang dilakukan Gubernur tentu saja by design. Dasar-dasar yang dikembangkan saat ini jangan dilihat secara tentatif untuk saat ini, tapi akan berdampak luar biasa 10 tahun ke depan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Bayana, dalam keterangannya diterima, Senin.
Soliditas dan kekompakan dinas/instansi di era pemerintahan Gubernur terlihat makin terintegrasinya sejumlah program. Seperti dalam perencanaan antara Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dengan Balitbangnova (Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi) Daerah Lampung terlihat semakin mesra. Tidak saja antara kepala dinasnya tapi juga antara lembaga.
"Sesuai arahan Gubernur, ego-sektoral mesti dikikis habis dan kita saat ini dituntut solid karena tantangan ke depan semakin sulit," ujar Bayana.
Kedua badan yang merupakan ujung tombak perencanaan ini memang terus membangun jaringan sistem informasi yang dapat di-link ke seluruh dinas/instansi. Sehingga program yang diterapkan ke depan tidak overlapp atau de javu (berulang-ulang).
Sejumlah kekompakan lainnya ditunjukan dalam pengembangan program pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Ketika Gubernur mengadakan acara Lacofest (Lampung coffee Festival) yang melibatkan bidang lainnya, seperti perkebunan kopi, seluruh instansi siap dan mendukung.
"Termasuk ketika kita mengembangkan agro wisata, maka bidang pertanian dan perkebunan memberikan masukan dan kerjasama yang baik," tambah Bayana.
Baru-baru ini, Pemprov juga menerapkan kebijakan satu peta. Hal itu dibahas dalam rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas PKPSDA, dan Bidang-bidang di Bappeda Provinsi Lampung Rabu (15/11/2017) lalu.
Diharapkan dengan kebijakan satu peta ke depan lebih mudah melakukan koordinasi kepada dinas-dinas terkait dalam rangka sosialisasi kebijakan untuk pengembangan perencanaan. Selain itu, untuk menyediakan rekomendasi kebijakan penyediaan peta untuk pengembangan perencanaan di provinsi Lampung.
Setelah dilaksanakannya rapat tersebut diharapkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyusun tim-tim sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat memiliki keahlian untuk dapat membantu kegiatan penyediaan data spasial untuk penataan ruang dan perencanaan lainnya.
Media massa mencatat, dalam bulan November 2017 sistem pembangunan yang terarah dan terencana sangat tampak menonjol. Hal ini memang dikembangkan oleh Pemprov. Tidak saja dilakukan pada program lokal (daerah) tapi juga yang menyangkut kebijakan pusat.
Terkait dengan pembangunan fisik, penataan ruang mengikuti hasil rapat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Lampung. Badan ini mensinergikan perencanaan pembangunan dengan Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan ruang di daerah.
Pembentukan BKPRD Provinsi Lampung sendiri sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor: G/204/VI.01/HK/2017 tentang pembentukan BKPRD Provinsi Lampung tanggal 19 April 2017.
Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Lampung juga sesuai dengan Perda Provinsi Lampung Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU&PR) sebagai penyelenggara Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Lalu, Surat Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 600/196/VI.01/Infra/2017 tanggal 30 Maret 2017 hal Penyelenggaraan Penataan Ruang dialihkan ke Dinas PU&PR Provinsi Lampung.
Terkait koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Lampung terus menindaklanjuti hasil Rapat Koodinasi Nasional (Rakornas) BKPRD Tahun 2017. "Semua sistem yang terlibat dalam pembangunan diharapkan akan semakin terpadu dan produktif untuk kepentingan rakyat," tutur Bayana menutup pembicaraan. (*)
0 Response to "Lampung Bangun Pondasi Pembangunan yang Terintegrasi dan Tersistem"
Post a Comment