Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Banyak Kendala, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Papua Molor, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Banyak Kendala, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Papua Molor kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Banyak Kendala, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Papua Molor mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Wiranto mengatakan bahwa terdapat banyak kendala yang dialami Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Tim Terpadu yang kemudian diperpanjang masa kerjanya hingga Oktober 2017 hingga saat ini menurut Wiranto masih belum mampu menunjukan perkembangan di lapangan.
“Pemerintah sudah memiliki niat, kita akan selesaikan. Tapi menyelesaikan itu tak mudah, jadi belum bisa cepat,” ungkap Wiranto dalam rilis resmi yang diterima media HarianPapua.com, Senin (21/11) kemarin.
Pernyataan Wiranto sendiri terkesan ‘bertolak belakang’ dengan misi presiden Joko Widodo yang berjanji akan segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang pernah terjadi di Papua sebelum akhir tahun 2016.
Adapun kasus-kasus pelanggaran HAM yang menjadi prioritas utama pemerintah (ataupun Tim Terpadu buatan pemerintah) yaitu Tragedi Wasior (2001), Wamena Berdarah (2003) dan Penembakan di Paniai (2014).
Banyak Kendala, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Papua Molor
0 Response to "Banyak Kendala, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Papua Molor"
Post a Comment