Oposisi Desak Solomon Hormati Kedaulatan RI dalam Isu Papua

Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Oposisi Desak Solomon Hormati Kedaulatan RI dalam Isu Papua, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.

Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Oposisi Desak Solomon Hormati Kedaulatan RI dalam Isu Papua kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Oposisi Desak Solomon Hormati Kedaulatan RI dalam Isu Papua mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.

Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.

PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare (Foto: pmpresssecretariat.com)

HONIARA,  Kubu oposisi di parlemen Solomon Islands mendesak perdana menteri dan pemerintahannya untuk meninjau ulang pendekatannya atas isu Papua dengan Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan resmi hari ini (10/11) yang disiarkan oleh Solomon Times Online, kubu oposisi mengatakan peringatan Menlu Indonesia terhadap Solomon ISlands yang disampaikan melalui Menlu Australia tidak boleh dianggap enteng.

"Kita semua memiliki kekhawatiran atas masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua (Barat). Tapi ada cara lain untuk menangani masalah ini, bukan dengan pendekatan konfrontatif yang diambil oleh Perdana Menteri saat ini. Hal ini tidak hanya mengganggu kedaulatan Indonesia tetapi juga dengan urusan dalam negeri negara itu sendiri," kata pernyataan itu.

Oposisi merekomendasikan PM Solomon Islands, Manasseh Sogavare, memperkuat hubungan yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya dan bekerja melalui Duta Besar Solomon Islands di Jakarta.

"Sikap tidak hormat yang  terus-menerus kepada Indonesia seperti yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri tidak akan membantu isu Papua di tingkat internasional, belum lagi kerusakan yang diakibtkannya terhadap hubungan Solomon Islands dengan Indonesia," kata pernyataan itu.

Kelompok oposisi mengatakan PM telah keliru tentang masalah penting ini, yang tidak hanya akan memperburuk permasalahan Papua tetapi juga menyakiti Solomon Islands sendiri.

"Indonesia adalah mitra penting negara kita dalam perdagangan, energi, perikanan,  pelatihan dan pertukaran budaya. Ia adalah anggota berpengaruh dari beberapa lembaga multilateral dan di kawasan Asia, dimana Solomon Islands sangat bergantung," lanjut pernyataan itu.

Oleh karenanya, kelompok oposisi menyarankan PM Solomon Islands tidak menggunakan pendekatan konfrontatif, seperti yang sudah diambil saat ini.

Ditegur Melalui Australia

Akhir bulan lalu, di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri bersama Menteri Pertahanan Australia dan Indonesia, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan dirinya telah meminta Australia  untuk menegur Kepulauan Solomon.

"Tolong sampaikan ke negara Solomon (dan) ke enam negara itu (Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Palau, Tonga dan Tuvalu) jangan pernah menganggu-ganggu atau mengajak Papua bergabung, memangnya siapa dia," kata Ryamizard, dikutip oleh berbagai media.

Australia  merupakan negara pemberi bantuan kepada Solomon Islands  melalui Regional Assistance Mission to Solomon Islands atau Misi Bantuan Regional bagi Kepulauan Solomon (RAMSI). Ryamizard menganggap jika Australia yang menyampaikannya akan lebih didengar oleh negara  yang sebagai ketua Melanesian Spearheard Group (MSG), gencar menyuarakan perlunya PBB melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM di Papua.

SATUHARAPAN.COM -

Tweet

Subscribe to receive free email updates: