Presiden Minta Pembangunan Papua Berorientasi Penegakan HAM

Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Presiden Minta Pembangunan Papua Berorientasi Penegakan HAM, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.

Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Presiden Minta Pembangunan Papua Berorientasi Penegakan HAM kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Presiden Minta Pembangunan Papua Berorientasi Penegakan HAM mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.

Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas mengenai pembangunan di Papua di Kantor Presiden, hari Selasa (8/11). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada menteri kabinet kerja agar masyarakat Papua diberikan kesempatan untuk lebih berperan dalam proses pembangunan di Tanah Papua.

Presiden menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan di Papua haruslah berorientasi pada nilai-nilai penegakan hak asasi manusia (HAM) dan memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Papua.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas mengenai pembangunan di Papua di Kantor Presiden, hari Selasa (8/11).

"Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai justru rakyat hanya menjadi penonton saja. Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan tempatkan rakyat Papua menjadi subyek yang penting dalam pembangunan di Tanah Papua," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengevaluasi program pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut. Pembangunan infrastruktur dan segala manfaatnya tak hanya ingin dirasakan di Pulau Jawa. Setidaknya itu yang coba dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam mengupayakan pembangunan di luar Jawa. Papua merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden.

Menurut Presiden, permasalahan pembangunan di Papua bukanlah terletak pada besar-kecilnya alokasi anggaran pembangunan Papua. Jumlah Rp 85,7 triliun yang digelontorkan pada tahun anggaran 2016 merupakan jumlah yang besar.

"Artinya permasalahan bukan semata-mata pada besaran dana. Tapi pada proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik sehingga belanja pembangunan tidak efektif," kata Presiden.

Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima Presiden, sebanyak 46 persen program kementerian dan lembaga yang ada cenderung berpusat pada lokasi yang mudah dijangkau dan mudah diimplementasikan. Padahal, sebagaimana diketahui, Papua sendiri memiliki wilayah yang sangat sulit dijangkau.

"Tapi ini juga tidak benar kalau dilakukan terus menerus," katanya.

Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan agar kementerian dengan pemerintah daerah harus berkoordinasi, fokus, dan berjalan bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua. Hal-hal yang selama ini terjadi tidak boleh terus dibiarkan.

"Saya minta kerja kita fokus pada peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua," katanya.

Meski Indeks Pembangunan Manusia di Papua pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,50 poin, namun saat ini masih di bawah 60. “Artinya masih pada posisi yang rendah,” kata Presiden.

Sementara itu, agar terjadi pemerataan pembangunan dan keadilan pada rakyat Papua, Presiden meminta dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antar wilayah, antar kabupaten dan antar kota.

 Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyinggung kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia merupakan perwujudan dari upaya pemerintah guna mewujudkan sila kelima Pancasila. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat Papua ke depannya.

"Saya harapkan satu harga ini membantu pertumbuhan ekonomi, biaya transportasi yang lebih murah, biaya logistik yang lebih murah, dan harga-harga yang bisa diturunkan," katanya.

Rapat terbatas ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri anggota kabinet kerja. (Setpres)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: