Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Perusahaan Seperti PT Freeport Hanya Memberikan Kemiskinan di Papua, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Perusahaan Seperti PT Freeport Hanya Memberikan Kemiskinan di Papua kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Perusahaan Seperti PT Freeport Hanya Memberikan Kemiskinan di Papua mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Kehadiran perusahaan tambang raksasa seperti PT Freeport Indonesia di Bumi Cenderawasih dinilai hanya membawa dampak yang buruk bahkan merujuk kepada kemiskinan.
Hal ini dikemukakan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menyebutkan PT Freeport sebagai salah satu contoh perusahaan yang membawa kemiskinan di Provinsi Papua karena enggan membayar pajak.
Padahal jika ditarik mundur puluhan dalam kurun 50 tahun terakhir, perusahaan asing milik Amerika Serikat tersebut telah meraup keuntungan yang luar biasa tanpa meninggalkan sedikit pun pembangunan infrastruktur dan kemajuan di Papua.
Oleh karena itu Enembe mendesak pemerintah pusat untuk memasukan aspek kepentingan Papua dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba.
“Kita mau dalam Undang-Undang Minerba kita dimasukan ke dalam bab tersendiri, ada pasal tentang kita. Kita miskin gara-gara ini. Kita punya potensi luar biasa, tapi sembarang saja orang kerja bertahun-tahun seperti ini,” ujar Lukas dalam konfrensi pers di Hotel Pullman Jakarta, Jumat (27/1).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua saat ini tengah mendesak PT Freeport untuk membayarkan tunggakan sebesar Rp 3,5 triliun yang telah menunggak selama empat tahun lamanya terkait penggunaan air di Sungai Aijkwa yang digunakan sebagai endapan tailing (residu tambang).
“Kita mau kedaulatan sumber daya dikembalikan ke daerah, sebagian besar untuk kepentingan Papua,” terang Enembe.
Perusahaan Seperti PT Freeport Hanya Memberikan Kemiskinan di Papua
0 Response to "Perusahaan Seperti PT Freeport Hanya Memberikan Kemiskinan di Papua"
Post a Comment