Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Anggota Komnas HAM Sebut Pemerintah Berbohong Soal Jalan Trans Papua, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Anggota Komnas HAM Sebut Pemerintah Berbohong Soal Jalan Trans Papua kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Anggota Komnas HAM Sebut Pemerintah Berbohong Soal Jalan Trans Papua mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Salah satu anggota Komnas HAM RI asal Papua Natalius Pigai mengatakan pemerintah pusat telah berbohong terkait pembangunan jalan trans Papua yang menghubungkan sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua.
Natalius menyebut kebohongan itu tertulis dalam sebuah berita di media nasional Kompas.com berjudul Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membelah Bukit yang rilis tertanggal 10 Februari 2017. Menurut Natalius tulisan yang menampilkan gambar-gambar pembangunan jalan trans Papua di dalam badan berita tersebut merupakan pembohongan besar pemerintah kepada masyarakat.
Alasannya, Natalius mengaku selama ini pihaknya di Komnas HAM tidak pernah menerima Rancang Bangun Insfrastruktur Jalan dan Jembatan di Papua yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK untuk periode 2015-2019.
“Coba tunjukkan mana dan berapa kilometer ruas jalan prioritas dan mana ruas jalan strategis untuk konektivitas antar kota/kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015-2019?” tanya Pigai.
Ia juga mengaku dalam pandangannya selama ini, pemerintah pusat era Presiden Jokowi hanya membangun jalan sepanjang 231,27 kilometer yang menghubungkan Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Nduga.
Untuk itu dirinya meminta kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk dapat mengantar rancang bangun jalan dan jembatan ke Kantor Komnas HAM. Hal ini dimaksudnya agar ia dapat mengetahui validitas dan keterbukaan pengelolahan anggaran proyek jalan trans Papua.
Natalius juga menyesalkan sikap pemerintah pusat yang tidak melibatkan kontraktor-kontraktor Orang Asli Papua dalam pembangunan jalan trans di tanahnya sendiri. “Kami Orang Asli Papua untuk menjadi sub kontraktor saja susah,” tambah Pigai.
Pemerintah pusat, sebut Pigai diharapkan berhenti melakukan pencitraan dalam pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara di Papua. Jika memang saat ini pemerintah sudah membangun jalan trans Papua, ia meminta bukti tersebut. “Hingga saat ini 99 persen Pulau Papua masih daerah tertutup dan daerah terabaikan,” klaim Pigai.
Anggota Komnas HAM Sebut Pemerintah Berbohong Soal Jalan Trans Papua
0 Response to "Anggota Komnas HAM Sebut Pemerintah Berbohong Soal Jalan Trans Papua"
Post a Comment