Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Beda Pandangan KPK-Gubernur Papua, Begini Kondisi Jalan Sentani-Depapre, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Beda Pandangan KPK-Gubernur Papua, Begini Kondisi Jalan Sentani-Depapre kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Beda Pandangan KPK-Gubernur Papua, Begini Kondisi Jalan Sentani-Depapre mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Mikael Kambuaya (MK) sebagai tersangka pada pekan lalu, pro dan kontra muncul terkait dugaan korupsi dana proyek jalan Sentani-Depapre.
Banyak masyarakat yang mendukung aksi KPK di Papua karena sudah selayaknya APBD Papua diterima secara baik oleh masyarakat lewat pembangunan infrastruktur. Apalagi Papua masuk dalam tujuh daerah yang disebut-sebut memiliki tingkat kerawanan korupsi cukup tinggi di Indonesia.
Dalam penetapan MK sebagai tersangka, KPK tentu tak hanya asal memutuskan. Dua hari melakukan penggeledahan di Kantor PU Papua dan Kantor Gubernur (ruang LPSE dan ULP) 1-2 Februari lalu, KPK mengklaim memiliki cukup bukti untuk menaikan status saksi MK menjadi tersangka pada hari Jumat 3 Februari.
Di lain pihak, Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin 6 Februari, menganggap keberadaan KPK di Papua penuh dengan unsur politik. Ia bahkan berani mengatakan kalau jajarannya di Dinas PU khususnya MK tidak bersalah dalam kasus ini. Enembe sempat mengancam akan “perang” jika ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya lewat kasus korupsi demi memuluskan ambisi menjadi Gubernur Papua.
Hari Selasa 7 Februari, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membantah tudingan Lukas Enembe yang mengatakan kehadiran KPK di Papua ada unsur politik. Dengan tegas Febri menyampaikan pihaknya selaku penegak hukum bekerja sesuai aturan dan mekanisme hukum yang ada. Ia menjelaskan KPK menangani banyak kasus di Indonesia dan tak cuma di provinsi Papua saja. Sehingga tudingan Gubernur soal “aksi pesanan” dianggap tidak tepat.
Beda pandangan dalam kasus dugaan korupsi ini membuat sebagian masyarakat awam bertanya-tanya. Banyak yang percaya sama kinerja KPK, namun tak sedikit yang membela pernyataan Lukas Enembe.
Kondisi Jalan Sentani-Depapre
Untuk memastikan hal tersebut, HarianPapua.com mendatangi ruas jalan Sentani-Depapre yang berada di Kabupaten Jayapura. Dimulai dari Kemiri (Sentani), yang disebut sebagai titik awal proyek, penelusuran kemudian berlanjut melewati Doyo Baru, Bambar, Noroburu, Transat, Sabron, Dosai, Maribu hingga Kampung Depapre pada Kamis 9 Februari 2017.
Beberapa warga yang memiliki rumah di pinggir jalan dimintai keterangan untuk memperkuat penelusuran ini. Sebagai tambahan, proyek jalan Sentani-Depapre menggunakan APBD Perubahan tahun 2015 sebesar 89,5 miliar yang baru dieksekusi semester genap tahun 2016 kemarin.
“Kalau ada proyek tahun lalu kami tidak tahu. Proyek apa? Pengaspalan atau apa? Kalau pelebaran jalan disini sudah dari tiga tahun lalu pelebaran jalan. Mungkin jembatan ini (Doyo Baru) saja yang baru dibikin tapi itu juga belum selesai sampai sekarang,” ujar Siska (32), warga Doyo Baru.
Jembatan yang dimaksud yaitu jembatan yang hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari lingkungan pendidikan Advent Doyo Baru. Jembatan ini terdiri dari dua jalur untuk memfasilitasi jalan dua arah. Baru satu yang sudah selesai, namun belum bisa digunakan. Sedangkan yang satunya masih terbengkalai.
Meski begitu, kedua jembatan ini sebenarnya sudah dikerjakan sejak tahun 2015 lalu sehingga untuk disebut sebagai bagian proyek jalan Sentani-Depapre masih diragukan.
Sepanjang jalan selepas Doyo Baru memang tidak ditemukan tanda-tanda sedang dikerjakan proyek jalan. Pelebaran jalan memang ada tapi itu sudah sejak lama dan belum dilanjutkan hingga sekarang.
Kondisi di kali ular yang bertahun-tahun tidak dibikinkan jembatan nampak masih begitu-begitu saja dan tidak ada tanda sedang ada proyek disana.
Beberapa badan jalan yang sudah dilebarkan sejak tiga tahun lalu juga hingga saat ini belum dicor/diaspal sehingga masih berupa tanah kosong. Al hasil rumput dan beberapa tumbuhan kecil sudah kembali memadati ruas jalan yang belum dilanjutkan tersebut.
Sebuah jembatan yang berada di dekat Sabron, saat ditinjau masih belum selesai pembangunannya. Di lokasi proyek jembatan ini juga tidak ditemukan adanya para pekerja proyek. Tempat tinggal sementara pekerja yang berada di sebelah jembatan itu kosong tak berpenghuni. Lagi-lagi ditemui jembatan yang mangkrak.
Sebagian besar jalan menuju Depapre memang masih menggunakan jembatan-jembatan yang sudah ada puluhan tahun lalu. Sementara dalam proyek pembangunan jalan yang harusnya dikerjakan ini tinggal menambah satu buah jembatan di sebelah jembatan lama, yang nantinya akan membuat akses lalu lintas menjadi dua jalur. Ada kurang lebih 7-8 jembatan baru yang akan dibangun.
Begitu pula dengan badan jalan. Ada beberapa titik yang sudah dilebarkan (proyek lama), tapi belum juga diaspal sehingga kondisi permukaan jalan belum rata. Ini belum termasuk lubang-lubang yang menganga yang jumlahnya cukup banyak dijumpai.
Proyek ruas jalan benar-benar baru terlihat ketika 3 kilometer sebelum memasuki Kampung Depapre. Disana ada pengecoran jalan dua jalur yang bisa dibilang cukup memakan biaya. Namun lagi-lagi berdasarkan keterangan warga setempat, jalan tersebut tidak tahu apakah merupakan bagian dari proyek bermasalah ini atau proyek lama yang juga belum dilanjutkan.
Dari hasil penelusuran ini menunjukan ada banyak titik jalan yang memang merupakan ruas jalan lama yang belum mendapatkan pemeliharaan berkelanjutan seperti pelebaran mau pun pengaspalan.
Beberapa jembatan yang sedang dibangun juga masih belum ada kelanjutan pengerjaannya sehingga dibiarkan saja tak tersentuh. Yang pasti jembatan-jembatan ini ada yang merupakan proyek sebelum tahun 2016 namun belum dirampungkan.
Pantauan di lapangan ini memang tak berarti apa-apa dalam kontradiksi pernyataan pihak KPK dan Gubernur Papua. Hanya saja banyak masyarakat Papua bahkan di luar Papua yang benar-benar penasaran sambil menanti kelanjutan kasus dugaan korupi yang melibatkan Kepala Dinas PU Papua, MK.
KPK tentu memiliki catatan dan bukti yang lebih detail dari sekedar meninjau kondisi jalannya. Ada bukti-bukti dokumen tertulis yang menjelaskan rincian penyerapan biaya.
Jika memang benar kerugian negara sebesar 42 miliar terjadi karena ulah oknum-oknum yang bermain dalam proyek ini, sudah sepantasnya langkah KPK di Papua mendapat kawalan dan dukungan dari seluruh masyarakat Papua. Korupsi tidak hanya membuat para elit di Tanah Papua semakin kaya, namun juga semakin mencekik rakyat kecil di dalam kemiskinan.
Beda Pandangan KPK-Gubernur Papua, Begini Kondisi Jalan Sentani-Depapre
0 Response to "Beda Pandangan KPK-Gubernur Papua, Begini Kondisi Jalan Sentani-Depapre"
Post a Comment