Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Dituding Bawa Agenda Politik, KPK Bantah Pernyataan Lukas Enembe, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Dituding Bawa Agenda Politik, KPK Bantah Pernyataan Lukas Enembe kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Dituding Bawa Agenda Politik, KPK Bantah Pernyataan Lukas Enembe mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Sehari setelah dituding membawa agenda politik dalam aksi di Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait penyelesaian kasus dugaan korupsi dana proyek jalan Sentani-Depapre yang melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua, Mikael Kambuaya (MK).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan tudingan bahwa pihaknya membawa agenda politik tidaklah tepat. Sebab KPK dalam menjalankan tugas memberantas korupsi, selalu berpegang pada aturan hukum yang berlaku.
“KPK sebagai penegak hukum tentu berbuat berdasarkan hukum. Kami bekerja tak hanya di Papua saja dalam menangani perkara korupsi,” ujar Febri ketika dihubungi, Selasa (07/02/2017) pagi.
Ia menyampaikan Papua merupakan salah satu provinsi yang kini menjadi fokus KPK dalam memastikan seluruh anggaran daerah dinikmati masyarakat. Untuk itu apa yang sedang dikerjakan adalah murni merupakan perkara korupsi dan tidak ada kaitannya ke ranah politik.
Terkait kasus MK, Febri memastikan tim penyidik yang menangani kasus ini sudah bekerja secara baik dan memutuskan status tersangka sesuai dengan bukti-bukti temuan selama melakukan penggeledahan 1-2 Februari lalu.
“Indikasi kerugian negara 42 miliar dari nilai proyek 89 miliar merupakan nilai yang tidak kecil. Kami harap pemberantasan korupsi ini ke depan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat,” sambung Febri.
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe menaruh curiga bahwa kedatangan KPK ke Papua ada kaitannya dengan Pilkada Papua 2018. Bahkan Enembe mengklaim MK selaku pengguna anggaran proyek tidak bersalah dalam kasus ini.
Dituding Bawa Agenda Politik, KPK Bantah Pernyataan Lukas Enembe
0 Response to "Dituding Bawa Agenda Politik, KPK Bantah Pernyataan Lukas Enembe"
Post a Comment