Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Kalau Bersih Mengapa Harus Risih?, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Kalau Bersih Mengapa Harus Risih? kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Kalau Bersih Mengapa Harus Risih? mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
HarianPapua.com – Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Papua memang mengejutkan semua pihak. Tak hanya masyarakat kecil, tapi juga petinggi-petinggi daerah yang duduk di singgasana kekuasaan.
Penetapan KPK kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Mikael Kambuaya sebagai tersangka mengundang respon dari berbagai kalangan.
Masyarakat kecil pada umumnya sangat mendukung langkah KPK yang sedang beraksi di Papua. Sebagai pemilik hak utama kucuran dana pemerintah pusat, banyak masyarakat rindu agar tak ada penyalahgunaan anggaran yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
KPK juga diminta agar tetap bekerja sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak boleh diintimidasi siapa pun tanpa terkecuali. Karena, pekerjaan mengungkap para koruptor adalah pekerjaan yang mulia. Di pundak KPK harapan masyarakat agar hak mereka tak disalahgunakan.
Sementara itu, di pihak pemerintah, Gubernur Papua Lukas Enembe justru menuding aksi KPK di Papua saat ini ada campur tangan politik demi kepentingan Pilkada 2018 mendatang.
Walau juga mempersilakan KPK bekerja sesuai koridur yang berlaku, ada semacam ancaman dengan nada-nada yang sedikit keras kepada KPK. Enembe menyampaikan siap “perang” jika kedatangan KPK ditunggangi muatan politik.
Ia juga mengklaim anak buahnya, Mikael Kambuaya (MK) tak bersalah dalam kasus tersebut. Pendapat itu disampaikan setelah mendapat keterangan langsung dari MK.
Padahal dalam penetapan KPK, MK disangkakan menyalahgunakan APBD Papua 2015 dalam proyek jalan Sentani-Depapre yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai 42 miliar rupiah.
Melihat trek rekor KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, dengan dana puluhan miliar, sudah tentu tidak hanya keputususan asal-asalan saja. Ada bukti-bukti yang dianggap cukup sehingga MK dinaikan statusnya dari sebelumnya saksi menjadi tersangka.
Pemprov Papua khususnya Gubernur harusnya mengapresiasi langkah KPK dalam memberantas kasus korupsi di jajarannya. Menaruh curiga terhadap aksi KPK justru akan menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat terhadap komitmen pemprov Papua menjalankan pemerintahan yang bersih dan amanah.
Ada slogan lama yang mengatakan “Kalau Bersih Mengapa Harus Risih”, sudah saatnya pemprov Papua bersinergi dengan KPK dalam memberantas korupsi di Tanah Papua,dan bukan malah sebaliknya.
Kalau Bersih Mengapa Harus Risih?
0 Response to "Kalau Bersih Mengapa Harus Risih?"
Post a Comment