JR Saragih Hadiri Rakornas Kemenko Maritim

Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang JR Saragih Hadiri Rakornas Kemenko Maritim, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.

Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai JR Saragih Hadiri Rakornas Kemenko Maritim kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan JR Saragih Hadiri Rakornas Kemenko Maritim mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.

Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.

BeritaSimalungun.com, Jakarta-Indonesia terus dipersiapkan menjadi poros maritim dunia oleh Presiden Jokowi. Melalui rakornas Kemenko Kemaritiman siap menjadikan Indonesia berbasis maritim dunia.

Visi presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia segera diterjemahkan oleh Kementerian melalui beragam program kemaritiman, hal ini dituangkan di pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Untuk memberikan acuan penyusunan program dan kebijakan di bidang kemaritiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. mengimplementasikan Perpres Nomer 16/2017 ini, Kemenko Bidang Kemaritiman akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman di TMII, Jakarta Timur pada 4 Mei 2017 lalu. Acara ini dibuka Presiden Joko Widodo sekaligus memberikan arahan tentang kebijakan kemaritiman tahun 2018.

Plt. Sesmenko Maritim Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa program tol laut telah berhasil mengurangi disparitas harga di Indonesia timur. “Ada penurunan antara 20-25% di beberapa kecamatan yang dilalui oleh trayek tol laut,” ujarnya, Kamis (4/5/2017).

Selain itu, capaian program pemerintah di bidang Kemaritiman, lanjut Ridwan, tujuan diadakannya Rakornas adalah untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan program kerja dan kebijakan di bidang kemaritiman.

Dalam Rakornas dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia termasuk Bupati Simalungun JR Saragih.

Kehadiran Bupati Simalungun JR Saragih di rakornas tersebut sebagai bentuk bagian dalam mendukung kinerja Presiden Jokowi dalam memajukan basis maritim di Indonesia.

“Rakornas Kemaritiman dapat menjadi katalisator koordinasi yang baik antar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kemaritiman nasional,” bebernya.

Seperti diketahui, pembangunan Poros Maritim meliputi lima pilar, yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim. 

Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.

Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (BS-Rel)

Sumber: Simantab.com

Tweet

Subscribe to receive free email updates: