Sobat Kabar timika Papua , yang semoga dalam lindungan Tuhan yang maha Esa. Kabar timika hadir untuk memberikan seputar topik dan informasi terhangat yang ada di Nusantara umumnya dan khususnya buat warga Papua dan sekitarnya. Berbagai topik dan isi kami sajikan yang mana semoga dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan jika kita lihat persoalan tantang Susun Laporan Keuangan WTP, Pemprov Dampingi Kabupaten/Kota di Lampung, yang baru-baru ini ramai dibicarakan oleh media sosial dan media masa.Kami mencoba untuk mengulasnya disini.
Yang kami harap berdasarkan fakta dan data mengenai Susun Laporan Keuangan WTP, Pemprov Dampingi Kabupaten/Kota di Lampung kita bisa mengambil poko inti persoalan yang terjadi tanpa mengedepankan emosi semata.mari kita lihat dari dua sisi yang berbeda baik itu baik dan buruknya. Dan mari kita ambil dan selesaikan dengan jalan yang bisa diterima masyarakat. Akhir-akhir ini pokok perbincangan Susun Laporan Keuangan WTP, Pemprov Dampingi Kabupaten/Kota di Lampung mulai memanas disemua kalangan. Dan kadang malah melupakan poko persoalan yang masih menjadi PR kita semua yaitu kesejahteraan masyarakat banyak.
Bumi papua tidak seperti wilaayah Jakarta yang begitu pongah dan mewah, Di bumi papua kami hidup dengan dami dan penuh dengan keharmonisan. Namun terkdang kami iri dengan kota Jakarta yang serba mewah dan mudah,kami warga papua untuk menjangkau wilayah satu dengan wilayah lain saja masih sedikit sulit belum lagi persoalan ksehatan,pendidikanya. Dan semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur baru semuanya bisa mudah seperti Jakarta.
LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendampingi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 menuju opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa. Kegiatan ini diikuti para kepala satuan kerja perangkat dinas, inspektorat, dan badan keuangan di lingkungan Provinsi Lampung dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
"Pendampingan ini demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efektif, efesien dan sesuai peraturan perundang-undanganan dalam menyusun laporan keuangan agar mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kita ingin menciptakan good governance khususnya di Pemprov Lampung dan kabupaten/kota," kata Asisten Bidang Umum dan Administrasi Sekda Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadist, Selasa.
Pemprov Lampung menyambut baik sosialisasi dan pendampingan yang diprakarsai Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi dan akuntabel. Khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Saat ini, kata Harmartoni, penerapan akuntansi berbasis akrual berjalan dua tahun dan memberikan perubahan yang berarti dalam pelaporan keuangan pemerintah. "Tidak hanya memberikan informasi keuangan yang informatif dan transparan, namun mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah,” ujar Hamartoni.
Lebih lanjut dia menjelaskan opini WTP mampu memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, melalui pengakuan dan pengendalian aset dan kewajiban pemerintah. Sehingga diharapkan mampu mendorong efisiensi atas kegiatan yang dilakukan dan mendorong terwujudnya good and clean corporate governance, sehingga tujuan pembangunan untuk kemakmuran rakyat dapat dicapai.
“Masukan dan bimbingan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terkait penyusunan laporan keuangan tentu saja merupakan bagian penting bagi pemerintah daerah. Ini dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hamartoni. (*)
0 Response to "Susun Laporan Keuangan WTP, Pemprov Dampingi Kabupaten/Kota di Lampung"
Post a Comment